Budak Laut

Peringatan 10 th Gerak Marwah Rakyat Kepri

2009-04-25T11:56:00.004+07:00

Sejarah panjang perjuangan rakyat Kepulauan Riau untuk membentuk Provinsi sendiri yang secara administrasi lepas dari Provinsi Riau melalui Musyawarah amanah Rakyat 15 Mei 1999 akhirnya tercapai setelah tanggal 24 September 2002 pukul 17.35 WIB DPR RI dan Pemerintah mengesahkan lahirnya UU No. 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Perjuangan panjang tersebut bukanlah mudah. Banyak halangan dan rintangan dalam memperjuangkan lahirnya Provinsi Kepulauan Riau. Banyak pula orang yang terkorbankan, baik jiwanya, maupun harta benda dan hilangnya mata pencaharian mereka. Semua itu di lakukan demi lahirnya Provinsi Kepulauan Riau.

Kini Provinsi yang diperjuangkan secara heroik oleh elemen masyarakat Kepri tersebut sudah pun berdiri dengan tegaknya. Ibarat memperjuangkan kemerdekaan suatu Negara, maka keberhasilan memperjuangkan provinsi Kepulauan Riau hendaklah diperingati setiap tahunnya. Hal ini mempunyai maksud agar rakyat Kepulauan Riau secara turun temurun senantiasa mengerti dan menghargai betapa payahnya memperjuangkan lahirnya Provinsi Kepulauan Riau ini, sehingga akan timbul rasa cinta untuk membangun Provinsi Kepulauan Riau.

PELAKSANAAN
Peringatan ke-10 Gerak Marwah Rakyat Kepri dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009 di Hotel Comfort Tanjungpinang pukul. 08.00 Wib - selesai.

Beri Suara Hanya Mencontreng

2008-09-19T09:16:00.000+07:00

Jakarta (Jawa Pos). Aturan tata cara menandai surat suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali diubah. KPU berbalik pada rencana awal mereka. Yakni, pemilih memberikan suara dengan cara mencontreng atau memberi tanda cek.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyatakan, keputusan itu diambil setelah KPU berkonsultasi dengan Komisi II DPR terkait dengan desain surat suara pada Kamis (11/9). \'\'Sebab, kalau menandai dengan banyak cara, dikhawatirkan membingungkan pemilih,\'\' katanya di Jakarta kemarin (13/9).

Sebelumnya, KPU mengisyaratkan memberikan kesempatan yang luas mengenai tata cara menandai surat suara Pemilu 2009. Selain mencontreng, KPU mempersilakan kepada pemilih jika ingin menandai surat suara Pemilu 2009 dengan menyilang, melingkari, atau memberi garis. Alasannya saat itu, hal tersebut demi mempermudah pemilih saat menandai surat suara. Dengan demikian, surat suara yang ditandai selain mencontreng tetap dianggap sah oleh KPU.

Mengapa KPU kembali pada keputusan awal? KPU bersama DPR menilai, kebebasan aturan menandai malah memperbanyak potensi surat suara tidak sah. Menurut Hafiz, jika dibebaskan, petugas KPPS akan menemui kesulitan saat menentukan surat suara mana yang sah.

\'\'Kalau (aturan) menandai dibebaskan, akan ada kesulitan bagi petugas. Padahal, mereka adalah petugas yang pertama menghitung surat suara,\'\' jelasnya. Sebisa mungkin, kata dia, mekanisme yang mempersulit petugas KPU diminimalkan supaya tidak menjadi masalah berkelanjutan.

Pidato Kenegaraan : Bisa untuk Ekonomi pada Tahun Politik

2008-08-22T16:07:00.000+07:00

Bisa! Kita Bisa! Demikian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berulang kali mengekspresikan optimismenya selama pidato kenegaraan, Jumat (15/8). Sepanjang pidato, Presiden lebih banyak menghabiskan waktu mengurai ”prestasi” pemerintah selama empat tahun dan janji setahun ke depan.

Inilah pidato kenegaraan keempat Presiden Yudhoyono di hadapan parlemen menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Prestasi itu antara lain soal angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari 17,7 persen pada tahun 2006 menjadi 15,4 persen tahun ini. Ini, lanjut Presiden, adalah angka kemiskinan terendah selama sepuluh tahun terakhir.
Meski tahun 2009 adalah tahun politik, Presiden Yudhoyono melalui pidatonya mengisyaratkan prioritas pemerintahannya, yang tinggal setahun lagi, untuk membenahi persoalan ekonomi dan kesejahteraan. Tekanan katanya juga banyak terkait persoalan pangan dan energi.

Penekanan terhadap bidang ekonomi dapat dilihat dari durasi waktu dan pilihan kata yang banyak digunakan Presiden Yudhoyono selama berpidato. Teks pidato yang terdiri dari 7.933 kata dan dibacakan selama 78 menit itu, porsi terbesar, 53 menit atau 68 persen, tersedot untuk pemaparan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Paparan itu mengenai banyak pencapaian di bidang ekonomi, program menyejahterakan rakyat yang sudah berjalan, maupun alokasi anggaran tahun depan.

Demikian juga soal angka pengangguran yang turun sebanyak 2 persen selama dua tahun terakhir, dari 10,5 persen tahun 2006 menjadi 8,5 persen tahun 2008. Momentum pidato kenegaraan itu dijadikan media efektif menyapa rakyat.

Terkait krisis pangan dan energi, Presiden mengucapkan kata ”krisis” sebanyak 14 kali. Kata ”pangan” diucapkan 16 kali dan kata ”energi” sebanyak 30 kali. Kata ”subsidi” yang terkait dengan kedua persoalan itu sebanyak 20 kali. Kata ”minyak”, ”BBM”, dan ”listrik” yang menjadi fundamental energi juga bertebaran, masing-masing diucapkan 26, 12, dan 16 kali.

Begitu banyaknya kata terkait energi dan pangan diulang-ulang oleh Presiden menunjukkan besarnya perhatian yang sudah dan akan dicurahkan pada masalah ini. Hanya, nuansa yang tertampilkan lebih menunjukkan argumentasi pembelaan diri.

Kenaikan harga bahan bakar minyak tidak disinggung secara langsung oleh Presiden. Secara tersirat Presiden meminta pengertian dari seluruh rakyat Indonesia, keputusan itu tak dapat dihindarkan akibat harga minyak dunia yang mencapai titik tertinggi dalam sejarah.

Argumentasi pembelaan diri lainnya menyangkut kerawanan pangan akibat lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok yang terjadi setahun terakhir. Dikatakan Presiden, harga pangan di berbagai penjuru dunia melonjak drastis dan ekonomi dunia menuju resesi.

Presiden juga mengutip Bank Dunia yang memprediksi situasi energi dan pangan yang seperti ini berpotensi memicu krisis sosial, ekonomi, dan politik di 33 negara dan mengakibatkan 100 juta orang di seluruh dunia kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Mengenai ini, Presiden menjawabnya dari sisi mentalitas bangsa. Presiden memompakan semangat, kita adalah bangsa yang memiliki pejuang yang bermental ”Harus Bisa!”. Apa pun masalahnya, kapan pun masanya, seberapa pun keterbatasannya, kalau kita bermental ”bisa”, kita semua ”bisa”, dan Indonesia pasti ”bisa”!

Titik lemah

Meskipun pilihan kata ekonomi seputar pangan dan energi jauh meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun kata ”investasi” cenderung tidak terlalu ditonjolkan.

Dari penelusuran, kata ”investasi” selama pidato kali ini hanya diucapkan Presiden sebanyak empat kali. Kurang diperoleh gambaran tentang kebijakan seperti apa yang Presiden arahkan untuk memperbaiki iklim investasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 yang 25 kali, kata investasi tampaknya bukan merupakan hal yang ingin ”dijual” menjelang berakhirnya masa lima tahun pemerintahannya.

Abu Nawas Ke Indonesia

2008-08-22T08:51:00.000+07:00

Oleh : Abdul Malik
Batam Pos, 24 Agustus 2006

Begitulah pertanyaan yang tak ada jawabnya dua minggu lalu, meski kabar burung membahana di sekutah Bagdad dan Irak umumnya. Misi rahasia itu diketahui kalangan istana dan rakyat setelah hari ini Abu Nawas menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Sultan Harun al-Rasyid. Mulanya, tokoh jenaka tetapi pintar, arif, dan alim ini enggan melaksanakan tugas itu. Dia tak mau terbabit urusan dalam negeri bangsa lain, apalagi Indonesia bersahabat baik dengan Irak.
”Justeru itu,” titah Sultan. ”Beta ingin kamu melaksanakan misi ini untuk menolong saudara-saudara kita. Tak ada batas negara bagi persaudaraan sejati, sepanjang kita tak melanggar kedaulatan hukum mereka.”

Abu Nawas tak kuasa mengelak dan sekarang dia kembali menghadap Sultan di Istana. ”Beta ingin mengetahui pengalaman kamu melacak kasus ini. Sulitkah? Betulkah kamu sudah melaksanakan misi, sebab hanya dalam dua minggu. Padahal, Indonesia sudah melaksanakannya sejak 1998, sampai hari ini belum tuntas?” Sultan menatap tajam Abu Nawas.
“O, inilah pekerjaan yang paling sulit dan pelik sepanjang karier hamba, Tuanku. Kalau hamba masih seperti dulu, tentulah kepala hamba pecah dan pinggang hamba jadi bengkok. Andi Mallarangeng saja harus menegangkan leher dan mengibas-ngibaskan tangan berkali-kali untuk meyakinkan Faisal Basri dan pemirsa TV bahwa sudah terjadi pengusutan hukum yang lebih baik kini,” jawab Abu Nawas sambil mengerutkan dahi dan mengerlingi Sultan.

”Baik, silalah sampaikan laporanmu.” “Semua berkas hukum yang 50 persen tak jelas itu sudah hamba periksa. Sangat betul tak tuntas dan aneh dipandang dari sudut hukum yang berlaku. Sayang dan malang, ada saksinya yang sudah meninggal, ada saksi tak mau bersaksi karena 1001 alasan, ada bukti yang hilang dan tertukar dengan sendirinya, dan macam-macam lagi,” Abu Nawas memaparkan.
Sultan Harun al-Rasyid termenung. Dalam hatinya bergumam, “Begitu parahkah?” lalu Baginda melanjutkan, “Di manakah semua berkas itu? Kamu bawakah ke hadapan Beta?”

Abu Nawas menceritakan bahwa semua berkas itu dibawanya, tetapi tak ke istana Sultan. “Lalu ke mana? Kamu pendapkan atau kamu hilangkan lagi?”
“Hamba tersinggung dengan ucapan Tuanku yang terakhir itu. Jelek-jelek begini, bukan kualitas Abu Nawas itu. Mestinya Tuanku tahu,” raut wajah Abu Nawas merona kemerahan.

“Maafkan kelancangan Beta, tapi di mana, Abu Nawas?” lembut pertanyaan Sultan yang membuat Abu Nawas geli di hati.
“Hamba amankan di tempat teraman, Tuanku. Di gerbang akhirat. Hemat hamba, perkara-perkara itu hanya dapat diselesaikan di alam akhirat. Di sana semua bukti, saksi, hakim, jaksa, panitera, masyarakat, dan lain-lain—hendak atau enggan—akan rela berkolaborasi untuk pengadilan dan keadilan yang sesungguhnya. Hanya Pengadilan Akhirat yang mampu menuntaskannya, Tuanku. Menjelang masuk ke alam akhirat nanti, akan hamba ambil dan serahkan kepada Tuanku sambil kita mengambil “mahkota cahaya” yang Tuanku dambakan itu.”
Sultan tersipu mendengar mahkota cahaya yang disebutkan Abu Nawas. “Sabit di akal Beta, Abu. Lalu, mengapa kamu melaksanakan pekerjaan yang tak Beta titahkan? Itu boleh menimbulkan aib karena di luar kearifan dan kebijaksanaan Beta?” Sultan membusungkan dada ketika menyebut kata “kearifan” dan “kebijaksanaan”.

“Bukan bermaksud mendurhaka, Tuanku. Daripada hamba ditugasi dua kali di tempat yang sama, lebih baik hamba tuntaskan saja. Di sana ada sistem cepat yang nilai hukumnya sama. Nah, demi efisiensi, lebih baik lembaga yang lamban dilikuidasi. Dengan begitu, banyak sekali dana dan tenaga yang dapat dihemat. Apalagi, mereka memerlukan banyak sekali daya dan dana untuk rekonstruksi fisik pascabencana, rekonstruksi sosial, mengejar pertumbuhan ekonomi 6,4 persen pada 2007, pengembangan infrastruktur, dan lain-lain untuk menjadikan negeri mereka indah berseri. Maka, hamba usul gedung-gedung SLTA itu dieliminasi agar tak menghamburkan biaya pemeliharaan, operasional, gaji guru, dan lain-lain”. ”Tapi, mengapa dan ada yang disisakan di tempat tertentu?” Sultan makin penasaran.

“Di sana ada sistem cepat 3-6 bulan yang nilainya sama dengan SLTA. Sesudah itu, semua orang boleh bekerja dengan persyaratan SLTA atau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Jadi, untuk apa SLTA? Inefisiensi, lagi pula di sana—bukan basa-basi—ada pemeo, “Jalan pintas dianggap pantas.” Kelop, Tuanku. Soal ada gedung yang masih hamba sisakan di sekitar kantor-kantor yudikatif, supaya kursus dapat dilaksanakan di situ dan yang mengikutinya merasa aman, nyaman, dan selesa. Laporan selesai, Tuanku.”
”Kelop, Abu Nawas. Tak sia-sia dan tak salah Beta mengutus kamu,” puji Sultan, puas.

“Kali ini salah, Tuanku,” Abu Nawas memotong cepat, “dan itulah alasan kedua hamba agak enggan menunaikan misi ini. Salangkan negeri kita diporak-porandakan Amerika Serikat, Tuanku, para menteri, seluruh rakyat Irak bahkan hamba, tak mampu berbuat apa-apa. Perpustakaan, museum, dan situs arkeologi kita menjadi sasaran utama gempuran mereka supaya tak ada lagi yang dapat kita banggakan. Hamba pun harus dilenyapkan dari memori para penerus karena dianggap berbahaya jika bangkit. Kini Palestina, Libanon, dan dunia Islam yang lain dihancurkan dan diintimidasi. Anak-anak, kaum wanita, orang tua-tua, bangunan, hewan ternak semua dimusnahkan Israel yang didalangi Amerika Serikat. Kalau dulu, takkan hamba biarkan semua tragedi memilukan dan memalukan ini terjadi,” Abu Nawas tampak serius.
”Lalu, mengapa kamu tak bertindak? Adakah karena belum Beta perintahkan?”
”Untuk ini, hamba tak memerlukan perintah Tuanku, tapi kita memang tak boleh. Sadarkah Tuanku, di mana kita sekarang?”
”Astaghfirullah,” terperanjat Sultan Harun al-Rasyid.

”Kita tak boleh lagi mencampuri ini. Yang Tuanku lakukan sekarang setengah mukjizat. Cuma, sedikit harap, adalah yang mampu membangkitkan hamba kembali ke dunia. Ya, kita di alam barzah, Tuanku,” Abu Nawas menutup laporannya dengan wajah muram sambil memberi hormat. Namun, karena tergesa-gesa, dia salah mengatur sembah. Sambil menghadap pintu keluar, dia membungkuk sehingga Sultan ditungginginya. Ada pula yang melengket di kedudukan celananya. ”Apa yang menempel di pantat celanamu Abu?” tanya Sultan kesal, tetapi tersipu. Para menteri terkekeh-kekeh. ”Karpet Indonesia, Tuanku, untuk oleh-oleh!” jawab Abu Nawas tanpa menoleh dan terus berlalu.

Ade Angga Caleg Termuda Golkar Kepri

2008-08-20T21:20:00.000+07:00

Bilamana hanya ditilik satu sudut, sikap sejumlah parpol yang ramai-ramai menerapkan aturan "suara terbanyak" dalam urusan pencalegan harus diberi acungan jempol. Soalnya, sistem penetapan caleg berdasarkan nomor urut memang sarat masalah. Partai Golkar dengan kematangan telah menetapkan suatu kebijakan organisasi dalam menghadapi pencapaian target secara nasional sebesar 30% dengan sistem Suara Terbanyak.

Tepat pada pukul 23.00 Wib pada tangegal 19 Agustus Parai Golkar Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pendaftaran Calon Anggota Legislatif (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, nah dari daftar nama calon legislatif terdapat nama Ade Angga dari daerah pemilihan Kota Tanjungpinang tercatat sebagai kader termuda partai golkar provinsi Kepri. Pada pencalegkan untuk Pemilu 2009 Ade Angga berumur 27 tahun.

ihwal kaum muda sebagaimana pernah diutarakan pengamat politik dari Nurcholis Madjid Society, Yudi Latief, ikhwal kemudaan tak sekadar soal umur, tapi juga soal gagasan.

Implisit dari pernyataan ini, yang muda tentu mengusung gagasan segar, yakni gagasan baru yang dibutuhkan agar bangsa ini bisa keluar dari cengkraman masalah yang itu-itu saja.

Manusia Pragmatis

2008-08-19T16:25:00.000+07:00

Di tengah semakin luasnya wilayah permasalahan rakyat dan umat yang sangat kompleks, maka pandangan manusia yang diharapkan menentukan kehidupan sangat diperlukan dalam mengolah kepentingan, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang mosaik masalahnya begitu ruwet. Dalam hal ini,pandangan manusia pragmatis yang positivistik dapat menawarkan gagasan serta memiliki komitmen moral yang sangat kuat untuk melibatkan diri dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat dan negara dengan tetap berpegang prinsip dan sikap yang sifatnya terbuka, kritis, objektif, kreatif, dan analitis. Terlebih dahulu kita perlu bertanya apa yang dimaksud dengan pandangan pragmatis yang positivistik itu.

Franz Magnis Suseno dalam buah pikirannya yang berjudul Kuasa dan Moral menjelaskan pengertian Manusia Pragmatis adalah manusia yang sanggup untuk bertindak, yang tidak terjerumus dalam pertengkaran ideologis yang mandul, melainkan secara nyata berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Secara sederhana manusia pragmatis dalam menghadapi kebakaran misalnya, tidak akan melakukan perdebatan panjang lebar tentang cara penanggulangan kebakaran mana yang paling sesuai dengan manusia seutuhnya, melainkan segera akan memanggil dinas pemadam kebakaran, kemudian berusaha untuk sekedar membatasi amukan api. Manusia pragmatis adalah manusia yang masih cukup manusiawi untuk tidak melupakan kebutuhan nyata orang – orang demi teori – teorinya. Pendek kata, kalau kita mau maju dalam usaha untuk nyata – nyata mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila,kita memerlukan orang – orang yang pragmatis.

Dimana pendekatan pragmatisme itu menjadi problematis?untuk itu saya mau menceritakan kisah sebuah daerah B yang saya dengar dari teman karib saya. Daerah B tersebut menurut karib saya merupakan daerah kawasan industri yang terbilang sukses dalam menggaet investor asing untuk menanamkan investasinya, bahkan daerah B terkenal sampai ke mancanegara bisa dikatakan penduduk negara tersebut tidak ada yang tidak kenal dengan daerah B karena letaknya yang strategis sebagai kawasan perbatasan Negara. Seiring perjalanan waktu ada yang tidak betah dihati para investor tersebut, entah decision makers yang mengeluaran kebijakan termasuk pelayanan tidak berpihak kepada investor atau investor sendiri yang bankrut, tetapi menurut karib saya yang jelas satu persatu investor keluar dari daerah B tersebut. Melihat fenomena tersebut keluarlah kebijakan dengan izin Menteri Perhubungan Negara tersebut dibuatlah sebuah rencana untuk membangun sebuah pelabuhan internasional yang diberi nama pelabuhan HB dengan tujuan menarik wisatawan yang datang menjadi tertarik berinvestasi. Pelabuhan HB dibuka dengan upacara bahkan Bupati, Menteri hadir pada peresmian pelabuhan HB yang ditandai dengan penyambutan pengalungan wisatawan pertama yang turun pada pelabuhan tersebut. Sekarang hasil para wisatawan berduyun-duyun datang kedaerah tersebut.

Kita dapat menyebut pembangunan pelabuhan itu sebagai tindakan yang pragmatis. Ada masalah, keluarnya investor, maka diambil tindakan mengatasi keluarnya investor tersebut dengan pembangunan pelabuhan. Tetapi apa akibat pelabuhan baru itu? Decision maker langsung merasakan keuntungannya karena Pendapatan Asli Daerah menjadi meningkat, potensi daerah terjual ke Negara lain. Akan tetapi, para nelayan miskin yang dulu dapat hidup dari hasil laut daerah tersebut kehilangan pendapatan, tangkapan ikan makin berkurang terganggu oleh aktivitas pelabuhan tersebut.

Apa yang menarik perhatian dalam contoh itu? Bahwa pemecahan pragmatis masalah investor itu ternyata tidak netral, melainkan memihak, yang beruntung adalah mereka yang sudah lumayan keadaanya, mereka itu sekarang menjadi kaya. Sedangkan yang hidup pas – pasan sekarang kehilangan nafkah hidup sama sekali dan menjadi miskin betul. Mengapa sampai pemecahan pragmatis itu ternyata tidak adil?.

Pada kasus yang sama terjadi pada anggota DPR RI maupun anggota DPRD Kota Batam, dengan cara berpikir yang pragmatis telah menganggarkan pembelian lap top dengan mempergunakan keuangan Negara dan Daerah dengan alasan upaya menunjang kinerja anggota legislatif. Cukup pragmatis, tidak punya lap top anggarkan saja di APBN atau APBD, praktis bukan?

Disisi lain yang berbeda, dapat kita ketahui, apa yang terjadi di Negara tetangga Singapore dengan mempergunakan keuangan negaranya telah mengganggarkan pembelian computer untuk dibagikan kepada masyarakat hiterland dengan harapan tidak ada lagi masyarakatnya yang tidak mampu menguasai computer.hal yang seperti ini lah yang jarang sekali terpikirkan olah para pengambil kebijakan.

Masalah kita menjadi ruwet, apabila watak pragmatis menjadi filsafat pragmatisme. Pragmatisme bersifat dua. Ia sekaligus merupakan kritik terhadap pendekatan ideologis dan prinsip pemecahan masalah. Sebagai kritik terhadap pendekatan ideologis pragmatisme mempertanyakan relevansi sebuah ideologi bagi pemecahan suatu masalah, misalnya bagi pembangunan masyarakat. Apakah benar – tidaknya ideologi itu akan mengubah sesuatu pada pembangunan? Pragmatisme mengkritik segala macam omongan tentang cita – cita, falsafah hidup, rumusan – rumusan suci yang tidak nyata – nyata memajukan masyaraat. Bukan keindahan suatu konsepsi, melainkan sumbangan nyata pada pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, itulah yang menentukan.

Sebagai prinsip pemecahan masalah, pragmatisme mengatakan bahwa suatu gagasan atau strategi membuktikan kebenarannya apabila berhasil memecahkan masalah yang ada, artinya, mengubah situasi yang penuh keragu – raguan dan keresahan sedemikian rupa hingga keragu – raguan dan keresahan itu hilang. Secara lebih sederhana : ayo jangan banyak omong, atasilah kesulitan yang ada.